Setelah kesuksesan politik pencitraan yang dilakoni SBY sepuluh tahun lalu, kini muncul pula politik pencitraan gaya baru. Kali ini melibatkan dukungan massif semua media baik cetak, elektronik, online, maupun sosial.
Adalah seorang Jokowi yang digadang-gadang untuk jadi presiden dan diblow-up habis-habisan oleh media-media mainstream. Dukungan secara massif itu bisa dibilang tidak wajar karena Jokowi yang adalah seorang ‘muslim’ justru tidak “laku” di media Islam seperti voa-Islam, Arrahmah, Suara-Islam, dll. Bukankah kalau seorang muslim sangat luar biasa dalam memimpin, maka media-media muslim justru akan ikut memberitakannya dengan bombastis? Tapi bukannya diberitakan secara bombastis, Jokowi justru diberitakan secara negatif di media-media muslim tersebut.
Keanehan ini ditambah dengan adanya informasi bahwa kebanyakan media mainstream terindikasi dibayar untuk pencitraan Jokowi. Menurut informasi, media-media tersebut adalah:
1) First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal jutaan dollar kepada timses capres Demokrat Bill Clinton untuk pemenangan Clinton pada pemilihan Presiden AS. Uang sumbangan James Riady cs itu kemudian terbukti berasal dari China Global Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).
2) Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita. Chairul Tanjung hanya dipinjam nama dan bertindak untuk dan atas kepentingan Antony Salim (Salim Grup).
3) Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS untuk mempromosikan Jokowi dan Ahok. Diprediksi menjelang masa pilpres 2014, Kompas dan Gramedia Grup akan habis – habisan mendukung Jokowi – Ahok karena sejalan dengan misi medianya, pelemahan Islam di Indonesia.
4) Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak. Namun, dipastikan jika Dahlan Iskan mau sebagai capres, Jawa Pos Grup tidak akan terlalu mendukung Jokowi kecuali mendapat permintaan khusus dari Chairul Tandjung, tokoh yang merekomendasikan Dahlan Iskan ke Presiden SBY untuk ditunjuk sebagai Menteri BUMN tahun 2011 lalu.
5) Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
6) Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yg orbitkan Jokowi dengan penghargaan “10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL), itu pun dilakukan setelah hampir setahun bolak balik mengunjungi dan mengundang PKL makan bersama. Fakta terakhir, PKL Solo kembali ke lokasi awal sebelum pindah karena di tempat baru dagangan mereka tidak laku.
7) Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan). Alwi Hamu juga merupakan patner bisnis Dahlan Iskan di media dan PLTU Embalut, Kaltim yang sarat korupsi itu.
8) Metro TV, tidak tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar. Sejak dapat bisnis iklan dari Konglomerat – konglomerat pendukung Jokowi, Metro TV jadi corong nomor satu Jokowi, disamping jadi corong kampanye dan pencitraan Dahlan Iskan yang memberikan kontrak iklan luar biasa besar dari BUMN – BUMN kepada Metro TV.
9) SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady. Dukungan promosi dan kampanye yang diberikan untuk Jokowi gratis alias tanpa bayaran, meski diduga sebenarnya sudah mendapatkan imbalan dari dana pemenangan Jokowi yang telah terkumpul puluhan triliun dari sumbangan para konglomerat hitam Indonesia.
10) Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%, dan masih melihat perkembangan situasi dan kondisi politik nasional mengingat Aburizal Bakrie masih berstatus Ketum Golkar dan kandidat capres.
11) Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Lihat saja di sini. Bahkan di twitter juga mulai ada akun relawan yang berusaha menjelaskan dengan kata-kata manis mengenai tingkah-polahnya yang anomali pada tiap akun yang berkomentar negatif. Rumornya ia memiliki buzzer sebanyak 1500-2000-an yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media . Buzzer adalah semacam pasukan bayaran online, yang siap menjaga reputasinya di internet dengan cara menyusup di berbagai forum dan kolom komentar untuk mendongkrak citranya. Para buzzer bayaran ini akan berkomentar positif tentangnya dan menyerang habis-habisan mereka yang tidak melihatnya sebagai “dewa”. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.
(lihat: http://radennuh.org/2014/02/28/rahasia-dibalik-citra-dan-popularitas-jokowi-2/)
Rakyat Masih Percaya Mantera Media
Menguasai suara mayoritas rakyat di negri ini konon tidak mahal. Demokrasi yang bathil ini berporos pada Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Tidak lagi melihat siapa yang bersuara, profesi apapun, mulia atau tercela, selama ia termasuk rakyat maka boleh bersuara. Tidak salah kalau ada yang bilang bahwa dalam demokrasi suara pelacur (PSK) atau Gigolo sama dengan suara ‘Ulama (kiyai haji, ustadz/ah dll).
Bahkan menurut cerita Ustadz Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia melalui jejaring sosial, seorang pengusaha besar berani memastikan bahwa ongkos pemenangan seorang calon Presiden di Indonesia tidak lebih mahal bahkan jauh lebih murah daripada akuisisi Facebook terhadap Whatsapp. Facebook mengeluarkan dana hingga 19 Milyar US $ untuk hal itu, sedangkan untuk memenangkan Pemilu Pilpres di negri ini cukup hanya dengan merogoh kocek tidak lebih dari 1 Milyar US $.
Kalau uang senilai itu tidak perlu diberikan kepada 100 juta pemilih (dimana masing-masing kurang lebih mendapat Rp. 110.000,-) namun digelontorkan bagi kerja-kerja media maka bisa dibayangkan ‘rejeki’ pemilik dan awak media yang mau menggadaikan idealismenya.
Fenomena penguasaan (baca: penjajahan) media terhadap opini rakyat tampaknya sulit untuk dibantah. Rakyat kebanyakan adalah penggemar semua yang serba instan, termasuk informasi. Bagi mereka yang sudah ditempa kesulitan hidup hari demi hari ataupun mereka yang terbiasa hidup aman nyaman menikmati jabatan serta kalangan masyarakat menengah keatas yang mampu mengakses berbagai jenis hiburan, maka bisa dipastikan akan malas mengerenyitkan kening sedikit untuk memvalidasi informasi yang tersaji dari media massa baik cetak maupun elektronik. Mereka akan serta merta ‘menyantap’ informasi siap saji tersebut. Apalagi ketika ukuran kebenaran kian kebablasan.
Hasilnya, media tidak lagi mengambil peran penyuaraan kebenaran bahkan berubah menjadi ‘dukun-dukun’ yang seolah mampu memberikan solusi atas segala permasalahan. Termasuk meng-create sosok pemimpin yang sejatinya bisa menjadi teladan bagi keselamatan hidup di dunia kini dan akherat di masa mendatang. Saat media tidak lagi berideologi maka kwalitas pemimpin bukan ukuran. Yang penting, keuntungan masuk ke kantong adalah kepastian. (Abu Fatih/dbs/voa Islam)

No comments:
Post a Comment