Bagaimana Bung Andi?
Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini mulai terbuka dalam situasi rejim transisi pada waktu itu, ketika Suharto lengser diganti Habibie. Karena rejimnya rejim transisi, maka masih sulit membuka secara tuntas pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Karena yang namanya rejim transisi itu unsur-unsur kekuatan rejim lama masih ada. Sebenarnya ini cukup mengganggu dalam proses untuk mendapatkan pelaku-pelaku kejahatan politik. Tapi ketika pemerintahan transisi diganti oleh pemerintahan yang lebih legitimate, seperti pemerintahan Gus Dur, ini lebih memudahkan dalam proses mencari pelaku-pelaku kejahatan politik. Pemerintahan Gus Dur ini perlahan-lahan mulai menghabisi satu persatu sisa-sisa rejim lama. Saya kira Wiranto adalah salah satu faksi terbesar dalam rejim lama. Jadi inilah suatu faksi kroni dalam tubuh militer, yang apakah internasional punya intervensi atau tidak, saya kira Gus Dur sendiri berkepentingan untuk menyingkirkan Wiranto, sehingga benteng terakhir dari kekuatan rejim lama ini hilang, dan akan makin memudahkan bagi pengusutan kasus-kasus kejahatan politik bahkan kejahatan-kejahatan ekonomi nantinya.
Orang bilang Wiranto sebetulnya riwayatnya sudah tamat, jadi nggak perlu dibicarakan lagi, dan kita bisa bicara kasus-kasus lain, tapi sebelum kita tinggalkan soal Wiranto, menurut anda bagaimana, apakah Wiranto ini sudah tamat perannya dalam politik nasional?
Saya kira Wiranto akan bernasib sama seperti Prabowo. Dan yang paling penting seperti yang saya bilang tadi bahwa ini simbol terakhir dari kekuatan rejim lama. Ini satu tanda bahwa kekuatan-kekuatan rejim lama itu akan mulai habis dan memudahkan jalan. Kalau Wiranto sudah dinonaktifkan oleh Gus Dur maka pejabat-pejabat militer atau sipil lain yang terlibat dalam kejahatan politik akan lebih mudah diadili saya kira.
Saya nggak pernah persis tahu misalnya penculikan anda, atau kasus Trisakti. Masalahnya apakah faktanya itu tidak ada yang tahu atau memang tidak bisa diungkapkan karena rejim kekuasaan waktu itu. Anda sendiri apa tahu siapa yang menculik anda dan apa latar belakangnya?
Saya tidak tahu persis, cuma proses penyelidikan oleh POM ABRI, polisi, dan sebagainya sudah tahu persis siapa pelaku sebetulnya. Cuma ini kan persoalan politik tingkat tinggi karena melibatkan elite politik. Semua hal yang menyangkut elite politik itu sejak jaman Suharto bahkan sampai dengan Gus Dur ini tersendat-sendat proses penyelidikannya. Tapi dia itu menyita perhatian orang banyak, menyita perhatian internasional. Inilah yang kemudian kasus-kasus besar seperti Trisakti, Semanggi, dan sebagainya hanya menjadi perdebatan umum karena melibatkan elite politik, maka prosesnya terhambat. Menurut saya ujung-ujungnya juga ke Wiranto, karena hampir semua kasus-kasus besar ini panglimanya Wiranto, dari kasus penculikan, Trisakti, Semanggi dan sebagainya.
Dulu orang selalu menganggap Prabowo pelakunya, sekarang Wiranto, artinya apa? Mereka sama-sama atau sebetulnya Prabowonya nggak apa-apa atau bagaimana sebetulnya Wiranto
Menyingkirkan Prabowo itu hanya satu jalan dari militer untuk membersihkan diri. Jadi menggeser dari institusi ke personal. Sebenarnya kita tahu 32 tahun ini bukan kejahatan orang perorang, hampir semua pejabat militer melakukan hal yang sama. Jadi institusi.
Oo.. jadi anda katakan karena institusi salah maka semua orang yang punya peranan dalam institusi itu salah, dan karena Wiranto lebih punya peran dari Prabowo ya katakanlah Wiranto lebih salah. Berarti mundur juga ke Faisal Tanjung dan sebagainya. Kalau dibilang kita tahu pelakunya, kita termasuk termasuk anda, tahu pelakunya, itu adalah pelaku yang masuk kelas elite politik, atau pelaku yang tidak mempunyai konsekuensi politik?
Pelakunya adalah yang punya kepentingan dalam keberlangsungan satu rezim. Jadi biasanya kalau pelakunya militer tentu dia jadi alat politik utama dari rejim yang sedang berkuasa pada waktu itu. Saya kira kita tahu selama 32 tahun militer kita mengabdi pada kepentingan Suharto.
Kasus Wiranto bisa bergelinding karena kita dibantu oleh perhatian dan tekanan internasional karena kejahatan yang dituduhkan pada Wiranto itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan, yang lain-lain itu dunia internasional rupanya tidak mau tahu. Apakah itu akan memperlambat menggelindingnya proses pengusutan, penyidikan dan peradilan di kasus-kasus yang domestik
Saya kira memang ada faktor kebetulan, kebetulannya adalah bahwa Barat punya kepentingan untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia terutama dibidang ekonomi. Tapi yang perlu dicatat juga bahwa Gus Dur berkepentingan untuk menyingkirkan Wiranto. Karena ini juga satu-satunya kekuatan benteng akhir yang menyusahkan Gus Dur untuk melakukan proses stabilisasi politik didalam negeri. Jadi orang boleh berkata apapun, ada intervensi asing dan sebagainya. Tapi Gus Dur punya kepentingan dan saya dukung memang. Kita rakyat sipil harus mendukung untuk menyingkirkan Wiranto.
Apa Gus Dur akan punya kepentingan yang sama kuat untuk juga menggusur orang-orang selain Wiranto, untuk kasus 27 Juli, menggusur Faisal Tanjung, Syarwan Hamid, untuk menggusur sampai kepada misalnya soal Tanjung Priok, Aceh. Kira-kira kemauan politik Gus Dur akan sama kuat dan keinginan masyarakat untuk keadilan akan kuat tidak?
Ya, bukan persoalan lebih kuat tapi akan lebih mudah bagi pemerintahan Gus Dur untuk menyelidiki kasus-kasus sebelumnya. Karena yang masih aktifpun Gus Dur berani mengnon aktifkan, apalagi yang sudah tidak aktif. Kita tahu bahwa dalam suatu militer tidak aktif, sudah tidak punya pasukan-pasukan lagi. Artinya sekarang power sepenuhnya ada di Gus Dur.
Bagi kawan-kawan dan bagi PRD artinya apa? Bagaimana strategi perjuangan, atau bagi anda pribadi, usaha ke arah mengungkap kasus-kasus yang lalu, apa itu berarti akan ditempuh cara yang lain dari pada yang lalu?
Saya kira sekarang satu bukti bahwa lebih mudah memfokuskannya pada satu kasus penculikan. Misalnya pada waktu Maret 1998, itu Nurfaizi yang menjadi Dankoserse dulu bilang bahwa dia yang menyuliknya. Dan kemudian baru-baru ini ketika menjadi Kapolda dia mengatakan bahwa dia tidak menculiknya. Dia hanya disuruh mengakui oleh BIA. Jadi bahwa proses lepasnya Polri dari ABRI, sekarang dibawah Dephankam, untuk membantu di dalam proses membuka kasus-kasus ini. Jadi satu kemajuan kalau polisi bilang dia menerima saya dari BIA, sekarang tinggal diurut, BIA dari mana, itu akan ketemu dimana empat belas orang yang masih hilang.
Kalau soal waktu surut anda punya pendapat mengenai seberapa jauh mundur itu kita perlu mengungkap kasus-kasus ini, apa sampai kepada jaman Gestapu atau sampai kepada Tanjung Priok, atau dalam ukuran tahun?
Sepanjang periode rezim itu berkuasa, terutama rezim orde baru. Bisa kita mulai sejak tahun 65, jadi dibeberapa negara Amerika Latin itu pernah ada pelajaran. Ada pengakuan yang mendalam untuk bertanggung jawab terhadap proses-proses kejahatan politik, kekejaman militeristik yang pernah terjadi, lalu diadakan pengadilan yang terbuka dan fair, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu saya kira proses yang ditempuh oleh Gus Dur, harus bisa meniru negara-negara Amerika Latin. Jadi ada pengakuan, minta maaf, tapi juga diadili, jangan sekedar diampuni tanpa ada proses pengadilan, seperti yang mau dilakukan Gus Dur ini.
Sepenting apa itu dari segi perjalanan demokrasi kedepan, lepas dari pada keadilan dan mendapatkan. Budiman pernah bilang, yang harus diurus pertama adalah korban-korban Orde Baru, demi keadilan. Kalau demi perkembangan demokrasi ke depan, apa sama pentingnya atau ada hal-hal yang barangkali sudah kalah prioritas terhadap pembinaan kehidupan demokrasi ke depan?
Yang paling penting sebenarnya buat sejarah, karena kita tahu sejarah selama 32 tahun selama orde baru itu betul-betul sejarah yang miring. Ini juga menyangkut proses rehabilitasi terutama nama, kemudian bermacam-macam stigma, black propaganda yang dibuat oleh rejim orde baru ini. Itu yang penting. Dan juga untuk pengalaman bagi anak cucu kita untuk melihat sejarah kita yang benar.
Bagaimana dengan cerita misterius dan tragis mengenai kawan-kawan anda, aktivis-aktivis, mahasiswa, pemuda yang nasibnya belum diketahui sampai sekarang, hilang atau bagaimana
Jadi yang jelas yang masih hilang itu berada dalam satu tempat dengan saya, dengan Faisol Reza dengan yang lain-lain. Kalau saya pribadi tetap berkeyakinan mereka masih hidup. Untuk mencari itu saya kira gampang sekarang, tinggal menyusuri pengakuan dari Nurfaizi bahwa dia terima dari BIA, kita tinggal cek ke BIA dan saya kira Gus Dur tidak boleh menutup mata mengenai hal ini. Karena bagaimanapun aktivis-aktivis yang hilang itu punya jasa juga untuk menghasilkan pemerintahan Gus Dur seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar dari mereka adalah aktivis-aktivis underground movement ketika rezim Suharto berada diujung tanduk, tapi mereka masih punya unsur alat politik kekerasan yang paling hebat pada waktu itu.
Bicara mengenai Gus Dur dan pemerintahnya sekarang dan kenyataan yang anda ungkapkan yang sangat benar bahwa kalau tidak ada aktivis-aktivis, anda dan rekan-rekan, pemerintah ini juga tidak ada. Tapi sejak Gus Dur jadi presiden, apakah anda nilai dia memang dalam posisi untuk menjalankan komitmen moral itu atau koalisi-koalisi politik yang terbentuk itu sekarang sudah merubah kebebasan bergeraknya Gus Dur. Dengan perkataan lain apa Gus Dur sekarang bisa sama dengan Gus Dur yang dulu yang kita harapkan?
Gus Dur ini komitmen moral dan komitmen politiknya cukup tinggi untuk demokrasi. Cuma dia berada dalam posisi sulit untuk menentukan alat politiknya. Alat politik birokrasi dia tidak miliki karena birokrasi ini hampir bisa katakan 99 % dikuasai rezim lama, seluruh daerah. Kemudian militer, dia belum mendapatkan militer yang loyal kepada dia dan loyal pada reformasi, karena ini berhubungan dengan proses lamanya dia berkuasa. Ketiga, dia bisa menggunakan struktur partai, PKB, PDI Perjuangan. Partai-partai sekarang ini hanya berfungsi sebagai fungsi konsolidasi. Berbeda misalnya kalau Gus Dur ataupun Megawati itu masih mempertahankan struktur posko, karena itulah satu alat politik yang positif untuk meredam laju kekuatan rejim lama. Akhirnya Gus Dur ini cuma punya alat politik luar negeri dengan berjalan dari satu benua ke benua, dari satu negara ke negara. Kesalahan lain dari Gus Dur adalah salah memilih sekutu politik. Kita tahu bahwa Gus Dur ini jadi presiden dengan sekutu politik yang justeru banyak berhadapan dengan kepentingan-kepentingan gerakan-gerakan pro demokrasi. Misalnya Gus Dur dipilih juga oleh Golkar, dipilih juga oleh ABRI. Harusnya Gus Dur sejak awal melakukan aliansi-aliansi politik dengan unsur-unsur yang berdasar dalam proses perubahan politik. Ini akan memudahkan. Sekarang Gus Dur melakukan politicing di Sidang Umum MPR dan ini yang menghambat proses lahirnya reformasi. Makanya sekarang kelihatan Gus Dur mulai menyadari dan mulai membersihkan satu per satu. Tapi ini kotor menurut saya.
Kelemahan Gus Dur dalam dukungan politik sekarang itu berakibat sangat langsung dalam hal-hal tertentu, dalam hal ekonomi, dalam hal menjaga supremasinya terhadap militer dan yang jelas dalam mengusahakan kemenangan partai PKB, PDI, atau melanjutkan rejim ini katakanlah. Tapi dalam soal keadilan terhadap pelanggaran HAM, apakah ada kepentingan yang sangat berbeda, diantara rival politik Gus Dur, katakanlah dari poros tengah dengan Gus Dur sendiri?
Saya kira masih banyak bagian dari poros tengah yang punya ilusi bahwa untuk bisa mencapai reformasi yang lebih agamis misalnya, mereka masih harus menggantungkan kekuatan pada beberapa jendral, walaupun mereka pelanggar HAM sekalipun. Itu masih banyak didalam poros tengah. Kemudian Gus Dur juga untuk mencapai reformasi dia masih tidak begitu percaya bahwa tanpa militer akan berjalan reformasi. Kepentingan itu yang bersatu diantara Gus Dur dan poros tengah terhadap militer. Ini berbeda dengan student movement yang sama sekali tidak percaya pada kekuatan militer untuk demokrasi. Di intelektual masih banyak yang percaya bahwa hanya dengan militer bisa menjalankan reformasi, termasuk juga Arief Budiman. Arief Budiman ini ketika menjelang Suharto jatuh, di Australia berkali-kali bicara dari seminar ke seminar bahwa hanya dengan kekuatan tentara Suharto bisa jatuh. Tapi ternyata tidak, justeru mahasiswa melawan tentara agar Suharto jatuh.
Kalau kita lihat sekarang mekanisme sebagai contoh kita lihat misalnya proses KPP HAM, itu sekarang masih ke Kejaksaan, terus juga masih pertanyaan pengadilan model apa dan seterusnya. Apa menurut anda kasus-kasus lain itu perlu didahului dengan sarana hukumnya atau langsung saja sekarang itu masuk kedalam penyidikan-penyelidikan, dan dengan cara apa ? Apakah dengan cara seperti KPP HAM atau ada format lain yang menurut anda itu lebih baik?
Kita kalau meniru model KPP HAM, diumumkan, lalu dibawa ke Kejaksaan ini memerlukan waktu yang lama. Saya menduga kasus ini akan seperti pemerikasaan kasus KKN Suharto, nanti kita akan berada dalam posisi sulit, dalam bukti-bukti. Satu kelemahan dalam mengusut kasus Suharto misalnya bukti-bukti. Ini susah. Karena yang namanya kejahatan terorganisir akan susah untuk dilawan. Sama dengan KPP HAM. Tapi ada jalan yang mudah misalnya terutama untuk kasus-kasus lain, yang seperti saya bilang sejak awal tadi bahwa segera pensiunkan. Gus Dur berani mempensiunkan jendral-jendral itu, ini satu jalan untuk memudahkan polisi melakukan satu penyelidikan. Jadi kalau tidak segera dipensiunkan, saya kira ini susah. Jadi tidak sekedar non aktif. Non aktif ini saya nggak ngerti, mudah-mudahan ini cuma bahasa politik Gus Dur untuk mempensiunkan Wiranto.
Tekanan macam apa yang bisa dipakai untuk mempercepat proses peradilan ini atau paling tidak untuk supaya orang tidak lupa. Masyarakat umum walaupun kelihatannya bersimpati barangkali semangatnya sudah kurang. Bagaimana caranya untuk menjamin atau untuk mengusahakan supaya pemerintah Gus Dur ini tidak kehabisan bensin dalam mengusut perkara- perkara ini?
Kalau dulu kita ada simbol-simbol kediktatoran, semangat rakyat untuk melawan kediktatoran itu tinggi. Mood rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap segala macam kejahatan-kejahatan politik, walaupun tidak langsung tapi itu tinggi. Bahkan bisa dalam bentuk aksi-aksi politik, melempari kantor-kantor polisi, melempari kantor-kantor negara. Tapi ketika simbol-simbol kediktatoran sudah jatuh, sudah hancur, maka mood politik rakyat bergeser, hingga ini yang menyebabkan pressure-pressure massa susah sekarang. Karena itu proses ini akan beriringan nantinya dengan mood perlawanan massa di bidang ekonomi, misal yang akan kita prediksikan dalam BBM naik. Kalau BBM naik, ini mungkin akan mendapat perlawanan rakyat yang cukup besar karena seperti sejarah yang sudah kita lihat, beberapa rejim jatuh juga karena persoalan ekonomi yang melilit. Hanya persoalannya agak beda, kalau dijaman Suharto misalnya kita akan lebih mudah tanpa menjelaskan pada rakyat bahwa kediktatoran ini harus dilawan. Hanya rakyat pada waktu itu butuh cara untuk melawannya. Kalau sekarang ini bukan menunjukan cara kita melawan Gus Dur tapi bagaimana kita bisa kasih tahu kepada rakyat pemerintahan Gus Dur ini belum sunguh-sungguh untuk demokrasi, maupun reformasi. Istilah kita, kita membelejeti pemerintahan Gus Dur. Misalkan maksud kita datang ke Istana cuman mau kasih tahu pada rakyat bahwa Gus Dur ini ditekan oleh Barat, ditekan IMF, dia tidak bersungguh-sungguh untuk kesejahteraan rakyat, buktinya subsidi dicabut untuk listrik, bensin dan lain sebagainya itu.
Rupanya perlawanan massa menjadi lebih mudah kalau ada suatu obyek yang memang ingin dilawan habis-habisan, seperti Suharto. Dalam hal Gus Dur barangkali belum ada kepentingan untuk melawan Gus Dur sampai dia berhenti. Apakah ada tokoh-tokoh lain yang barangkali bisa dijadikan obyek perjuangan itu sementara ini untuk mempermudah perjuangan massa
Saya kira jelas posisi kita kepada pemerintahan sekarang ini kita beroposisi, belum sampai ke tendensi pengambil-alihan kekuasaan misalnya. Dan saya kira sekarang satu keuntungan Gus Dur adalah belum ada satu kekuatan politik sipil yang punya tendensi untuk pengambil-alihan kekuasaan. Sekarang Gus Dur ini selamat, cuma satu-satunya kekuatan yang bisa dan punya tendensi pengambilan kekuasaan adalah tentara. Tapi tentara sudah dipukul oleh Gus Dur, dan sekarang power di tangan Gus Dur. Sekarang tugas gerakan mahasiswa ataupun gerakan oposisi lain adalah perlahan-lahan membelejeti pemerintahan Gus Dur pada rakyat bahwa ini belum sungguh-sungguh menjalankan reformasi dan keadilan. Karena saya juga melihat ini satu pemerintahan yang vakum ideologi. Jadi ketika kedikatatoran jatuh, hampir semua kekuatan politik vakum ideologi, ideolinya demokrasi Gus Dur sekarang ini hanya mau memperbaiki pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang menjalankan peradilan, itu saja. Tapi kebijakan-kebijakan belum berubah. Tapi ini kan proses, biasanya ideologi akan belakangan, kita nggak tahu.
.jpg)
