Beberapa waktu lalu, Jenderal TNI Wiranto mengungkapkan bahwa ada indikasi keterlibatan ABRI dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi. "Patut diduga dalam kasus orang hilang tersebut terlibat beberapa oknum personel ABRI yang diperkirakan telah bertindak di luar prosedur," kata Jenderal Wiranto seperti dikutip media massa pada 30 Juni lalu.
Tetapi, menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Munir SH, keterlibatan aparat itu sudah sangat transparan. Bahkan Kontras telah sampai kepada institusi-institusi di ABRI yang terlibat. Munir mengatakan bahwa pernyataan Jenderal Wiranto itu tidak signifikan bagi penyelesaian kasus orang hilang. "Seharusnya lebih maju dari itu, misalnya pernyataan yang langsung punya implikasi kepada masyarakat," kata Munir kepada Mustafa Ismail dari TEMPO Interaktif di YLBHI, Kamis, 9 Juli lalu.
Bagaimana Anda menanggapi pernyataan Pangab Jenderal Wiranto bahwa ada indikasi anggota ABRI terlibat?
Kalau minggu lalu waktu Pangab ngomong begitu, itu kemajuan. Tapi kalau minggu ini, sudah bukan kemajuan lagi. Upaya pencarian orang hilang dan siapa yang bertanggung jawab, itu bagi kita yang punya makna penting.
Menurut saya, peran signifikan pernyataan Pangab itu bukan persoalan ia mengakui ada keterlibatan aparat atau tidak. Karena mau diakui atau tidak, memang ada aparat yang terlibat. Itu sudah terbuka dan telanjang bulat. Bukan rahasia lagi.
Seharusnya?
Seharusnya lebih maju dari itu, misalnya yang langsung punya implikasi kepada masyarakat. Misalnya, dinyatakan bahwa yang diculik itu sekarang ada di tangan ini, dalam keadaan begini, kami akan pulangkan. Tapi kalau hanya mengaku karena kepepet, itu tidak signifikan sekarang. Dan itu tidak menjawab persoalan yang dipertanyakan oleh banyak pihak.
Kontras yakin bahwa ABRI tahu tempat penyekapan mereka?
Tahu, dong. Kalau mereka tahu siapa pelaku, mestinya mereka sudah tahu di mana mereka, diperlakukan seperti apa dan bagaimana nasibnya. Pasti tahu. ABRI terlalu menganggap masyarakat bodoh dan awam kalau bilang seolah-olah mereka tidak tahu. Berapa sihinstitusi militer yang ada di sekitar Jakarta ini, kan bisa dihitung dengan jari. Kalau mereka mau serius cari, pasti bisa. Masa, misalnya, Pangdam Jaya diperiksa mau menipu Pangab, masa dia nggak mengaku. Yang diperiksa ini bukan para maling ayam yang mencuri hanya karena lapar. Tapi ini kejahatan politik. Agak beda persoalannya.
Kalau mau dianggap cukup penting karena mengungkap ada keterlibatan aparatnya, pernyataan itu tak punya makna tanpa ada langkah konkrit berikutnya. Jadi, pengakuan Pangab sebenarnya tidak surprise. Seharusnya ada kelanjutan proses penelusuran ini, misalnya, penyelamatan orang, penyelamatan alat bukti, pengumuman secara terbuka siapa pelakunya. Kalau mau pakai inisial nama, boleh. Itu hak mereka. Memang ada asas praduga tak bersalah. Tapi masyarakat ini menanti, mesin politik apa yang memainkan peran dalam penculikan-penculikan ini.
Kira-kira apa yang membuat Pangab membuat pengakuan seperti itu?
Kalau menurut saya, dia tidak ada pilihan lain. ABRI tidak terlalu banyak punya pilihan untuk menawar-nawar kembali persoalan penculikan ini. Pertama, karena persoalan sudah terbuka, kasusnya sudah terbuka sekali dengan pengakuan Andi Arief, Pius, Desmond, Jati, Reza. Itu menurut saya sudah cukup membuat orang sudah tahu bahwa penculikan itu dilakukan tentara. Tidak ada pilihan lain, ABRI harus mengakui.
Kedua, masyarakat internasional juga cukup memberi tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Dalam persoalan-persoalan krisis sekarang ini Indonesia butuh membangun kepercayaan. Jadi, kasus hak asasi ini menempeleng kepercayaan yang akan tumbuh. Sehinga otomatis sebagai bagian dari paket penyelamatan itu, maka persoalan-persoalan ini harus diberesi.
Artinya tekanan luar negeri cukup berarti?
Oh, ya. Menurut saya tekanan internasional itu signifikan sekali untuk mempercepat proses pemerintah mengakui penculikan itu dan untuk bergerak mengusut tuntas. Meskipun kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa tingkat perhatian masyarakat Indonesia sendiri cukup tinggi. Bahkan masyarakat yang dulunya tidak perhatian persoalan-persoalan hak asasi, sekarang perhatiannya sangat tinggi.
Perkiraan Anda, sikap ABRI selanjutnya bagaimana?
Saya tidak tahu apakah ABRI ini akan serius.Karena kalau dilihat dua pernyataan berikutnya setelah Pangab ngomong, itu ada pernyataan Puspen ABRI yang menyatakan bahwa 40 tersangka kemudian dianulir. Kemudian ada omongan Danpuspom bahwa belum ada tersangka, hanya orang diperiksa. Bagi saya ABRI telah membuat infomasi yang salah, atau dis-informasi kepada masyarakat melalui keterangan resmi. Yang terjadi adalah justru orang kemudian mempertanyakan. Saya jadi ragu lagi, ABRI ini serius atau tidak memecahkan persoalan ini. Tidak ada pernyataan yang sangat tegas dan jujur terhadap persoalan ini.
Apakah ada semacam perpecahan di dalam tubuh ABRI sendiri?
Saya tidak tahu, apakah ada perpecahan atau tidak di dalamnya. Tapi, kasus ini agaknya dibebani oleh berbagai persoalan interen di ABRI. Mau dipecahkan, misalnya, menunggu konsolidasi selesai. Menurut saya seharusnya tidak begitu. Nggak ada hubungannya konsolidasi ABRI dengan pengusutan suatu kasus, dengan skandal politik semacam kasus penghilangan orang begini.
Artinya mengulur-ulur waktu?
Saya kira mengulur-ulur waktu. Dan itu menjadikan kelambanan-kelambanan dalam upaya memecahkan kasus ini dan upaya pencarian yang sebenarnya. Orangnya bisa dihilangkan, alat-alat bukti juga bisa dihilangkan oleh pelaku. Nah, mereka selalu menyembunyikan kelambanan-kelambanan dengan dalih menjaga asas praduga tak bersalah. Padahal sejauh ini pemerintah cenderung untuk tidak pernah menghormati azas praduga tak bersalah untuk kepentingan politik pemerintah. Aktivis belum ditangkap dan masih aman-aman saja, pemerintah sudah mengumumkan bahwa dia terlibat kasus begini. Diduga saja nggak, sudah diumumkan. Lalu mereka ditangkap dulu, baru nanti skenario kasus disusun. Orang nggak menuntut hal semacam itu, tetapi coba lebih jujurlah. Masyarakat sedang menunggu. Kalau masyarakat tidak percaya kepada tentara, ya habis, kan?
Apakah ABRI akan terus bisa mengulur-ulur waktu padahal desakan untuk segera diselesaikan kasus ini semakin kuat?
Kalau menurut saya ABRI tidak bisa mundur. Kecuali ia mau mengabaikan salah satu upaya penyelesaian krisis yaitu membangun kepercayaan. Caranya dengan menuntaskan soal hak asasi manusia. IMF juga mundur dalam mengucurkan dana karena IMF tidak yakin pemerintah ini punya dedikasi cukup baik dan cukup jujur dalam problem-problem hak asasi. Itu contoh nyata. Kelakuan untuk tidak mau mengungkap persoalan orang hilang menjadikan kepercayan itu tidak cepat pulih. ABRI tidak mungkin mengabaikan tekanan internasional terhadap persoalan-persoalan ini.
Kontras sudah punya kesimpulan institusi mana yang paling terlibat dalam kasus penculikan ini?
Sudah. Kita sudah memberikan kepada Tim Pencari Fakta ABRI. Terserah mereka mau menindaklanjuti seperti apa. Tapi kita tahu siapa pelakunya. Itu sudah terbuka. Jangankan saya, masyarakat umum juga sudah tahu. (Bekas Pangdam Jaya) Sjafrie misalnya mengaku, oh si itu dulu pernah dipegang. Dia bilang,"Saya periksa di Kodam, terus saya serahkan ke Polda." Ketika kasus ini belum ramai, ia pernah ngomong begitu. Jadi, tidak perlu berpolemik lagi, jika Sjafrie yang "pegang" maka pasti Kodam Jaya terlibat. Sederhana saja. Kalau Kontras nggak sulit-sulit membuktikan ini. Maka saya nggak mengerti kesulitan apa yang dihadapi oleh tim pencari fakta. Kalau berdasarkan fakta, faktual, itu tidak terlalu sulit untuk mengungkapkan kasus ini, malah terlalu gampang. Panggil saja (bekas) Kapolri, tanyakan padanya dari siapa mereka terima Andi Arief.
Institusi mana yang paling kuat keterlibatannya di situ?
Tingkat keterlibatannya macam-macam. Ada delapan institusi militer, mulai dari Koramil, Kodim, Kodam, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, plus...., plusnya itu saya nggak mau ngomong. Yang wajib ngomong itu tentara. Mau nggak mereka ngomong? Kalau memang dia tidak jujur mengungkap, saya akan ngomong. Tapi kita tahu siapa. Dan juga kepada tim pencari fakta, ketika ketemu mereka kita juga sudah ngomong. Kita bukan institusi penyidikan. Yang wajib ngomong itu institusi penyidikan. Tapi kita akan kontrol kalau institusi penyidikannya nggak benar.
Yang terlibat sampai perwira tinggi?
Oh ya, dong. Nggak mungkin kopral sampai tingkat kolonel saja. Berbintang-bintanglah yang terlibat ini. Tim penculiknya itu bisa melewati beberapa wilayah dan penguasa wilayah itu nggak berkutik. Kodam di wilayah itu saja tidak berkutik. Kalau hanya rombongan kopral sampai kolonel, melawan Korem saja mereka sudah pulang.
Seandainya kasus ini tetap dibiarkan mengambang, apa yang akan dilakukan Kontras?
Kontras tidak punya pilihan terlalu banyak. Kalau kita sudah membuka ini semua, ya, kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih maju. Peradilan internasional bukan tidak bisa dilakukan. Sebenarnya Kontras sejak awal belum berpikir bahwa pengadilan internasional adalah media yang pas. Kita berharap ada kesadaran dalam negerilah untuk ini. Tetapi kalau nggak ada, ya apa boleh buat. Kontras adalah sebagai sebuah institusi hak asasi yang memperjuangkan problem-problem hak asasi. Kontras punya induk organisasi dan mekanisme melapor ke komisi HAM PBB. Kami mendukung informasi kepada komisi itu.
Kemudian, Agustus 1998 sampai Desember 1998 itu ada enam kali sidang Komisi HAM PBB. Termasuk working group untuk pengawasan kekerasan dan penghilangan orang. Nah, di situ Indonesia akan menjadi agenda penting. Kalau sampai proses itu Indonesia belum punya jawaban yang jelas, di sidang komisi nanti Indonesia jelas kena.
Bahan yang diperoleh dari proses itu menjadi bagian dari persidangan Komisi HAM PBB pada April 1999. Jadi, ada enam sidang pendahuluan yang sangat menentukan bahan-bahan bagi sidang pada April nanti. Kalau Indonesia masuk di situ, ya berat.
Kontras telah melaporkan soal kasus orang hilang ini ke Komisi HAM?
Sejak Kontras berdiri (awal tahun ini) kami terus menerus melaporkan kasus ini. Tepatnya mulai Maret 1998 kami berhubungan dengan working group.
Kepastian Kontras ikut dalam sidang di komisi HAM itu?
Minggu ketiga Juni 1998.
Apa agenda Kontras yang akan dibawa ke sana?
Saya membayangkan Kontras ini suatu institusi independen dalam pencarian fakta-fakta orang hilang. Tapi, kita akan hadir di persidangan di sana dengan apa adanya. Kalau misalnya Agustus 1998 itu tidak ada tindakan yang signifikan dari negara, ya kita sampaikan tidak ada yang signifikan. Kalau pemerintah sudah menangkapi beberapa tentara, beberapa jenderal, dan orang-orang hilang itu dipulangkan, itu akan kita sampaikan. Tergantung pemerintah. Kontras tidak akan mendramatisir keadaan ini.
Disebut-sebut penculikan ini bermotif pengamanan Sidang Umum MPR yang lalu, apakah ada kaitannya dengan naiknya kembali Soeharto ketika itu?
Yang penting, selalu saja ada aktor intelektual di balik penculikan-penculikan. Petrus (penembakan misterius) contohnya. Setelah beberapa tahun berlalu baru diakui Presiden Soeharto bahwa itu atas perintahnya. Jadi, tidak menutup kemungkinan Soeharto juga yang memerintahkan penculikan. Cuma dugaan itu harus dibuktikan secara jujur. Jangan kemudian muncul biografi yang di kemudian hari mengakui soal ini tapi tanpa pertanggungjawaban.
Bayangkan, berapa ratus orang mati dipetrus. Pelakunya sudah mengaku, tapi ratusan orang itu akhirnya mati tanpa pertanggungjawaban. Dalam kasus penculikan, bukan tidak mungkin akan berlalu tanpa pertanggungjawaban juga. Saya yakin pastilah ada aktor intelektual yang punya visi sangat jelas dari ABRI.
No comments:
Post a Comment