Korupsi di Asia

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Timur melibatkan pengaruh pemerintah yang amat besar. Namun negara-negara di Asia Pasifik menderita karena korupsi, dan di beberapa kasus bersifat endemis. Pada waktu yang bersamaan, terdapat beberapa contoh menyangkut transparansi dan akuntabilitas di wilayah tersebut. Dengan bekerja sama secara efektif, baik di tingkat pemerintah maupun tingkat non-pemerintah, para stakeholder dapat berbagi praktek-praktek terbaik dalam rangka mengurangi tindak korupsi.

Korupsi berpengaruh pada empat elemen: politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di bidang politik, korupsi merupakan halangan yang mendasar dari suatu demokrasi dan supremasi hukum. Dalam sebuah sistem demokratik, perkantoran dan institusi kehilangan legitimasi mereka pada saat mereka disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Walaupun hal ini adalah amat berbahaya dalam sebuah alam demokrasi yang telah terbina, namun hal ini lebih berbahaya di alam demokrasi yang baru muncul. Kepemimpinan politik yang akuntabel tidak akan pernah bisa berkembang dalam sebuah iklim korupsi. Secara ekonomis, korupsi berujung pada penipisan kekayaan negara. Korupsi adalah suatu tindakan yang amat merusak masyarakat. Jadi memang bisa dikatakan bahwa korupsi membawa pengaruh yang amat besar pada kehidupan manusia dalam berbagai cara.

Seperti halnya yang terjadi di Korea Selatan, dimana banyak skandal korupsi dan penyuapan telah menghiasi tajuk utama harian disana, terutama sejak akhir bulan lalu. Skandal korupsi yang masih hangat dibicarakan adalah kasus Hyundai Automotive Group yang telah menerima suap dari para kandidat yang akan maju dalam pemilu mendatang. Skandal ini sebenarnya mengingatkan warga Korea Selatan atas kejadian pada tahun 1997 lampau dimana pernah terjadi krisis keuangan besar-besaran di Asia yang telah memaksa negara-negara penganut ekonomi industrial baru untuk mengikuti program jaminan yang dirancang oleh IMF. Namun dengan kejadian skandal Hyundai ini, nampaknya warga Korea Selatan telah dengan mudahnya lupa dengan pengalaman serta pembelajaran mereka dari kasus-kasus terdahulu.

Sebagaimana yang telah dikutip dari http://times.hankooki.com (The Korea Times), banyak warga pun bertanya: Bagaimana caranya sebuah grup perusahaan sebesar Hyundai Automotive mampu mendapatkan trilyunan won (mata uang Korea Selatan – red.) dalam bentuk slush fund (dana yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, umumnya dalam pemilihan) guna menyuap politisi, birokrat dan pembuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab di bidang bisnis, penghapusan utang, dan transfer kekayaan yang ilegal? Skandal ini menunjukkan bahwa para pejabat tinggi Hyundai Automotive telah melakukan tindakan yang ilegal dalam mendapatkan slush funds tersebut dan menggunakannya untuk menyuap para bankir dan pejabat pemerintah dengan imbalan penghapusan utang mereka dan “melancarkan” bisnis mereka.

Menurut jaksa penuntut yang menangani kasus Hyundai ini, antara tahun 2001 dan 2002, perusahaan tersebut memberikan dana sebesar 1,4 trilyun won kepada Park Sang-bae, mantan wakil gubernur Bank Pembangunan Korea (KDB), dan kira-kira sebesar 100 juta won kepada bawahannya, Rhee Sung-kun, mantan direktur KDB dan sekarang menjabat sebagai Ketua Eksekutif Penyehatan Bank Korporat. Oleh sebab itulah para jaksa penuntut menanyai pemimpin Hyundai Automotive, Chung Mong-koo, atas tuduhan menggunakan dana jutaan won untuk menyuap pebisnis dan pejabat. Walaupun demikian, Chung telah secara publik menyangkal melakukan perbuatan salah apapun. Pengajuan Chung ini menyusul permintaan keterangan terhadap Chung Eui-sun, anak laki-laki tunggalnya yang mengepalai Kia Motors, afiliasi Hyundai Motors.

Sadar akan perbuatannya, menurut www.kompas.com, Hyundai Automotive belum lama ini mengeluarkan sebuah permohonan maaf kepada publik dan keluarga Chung berjanji akan menyumbangkan sebagai amal 60% kepemilikan senilai sekitar 1 miliar dolar di Glovis, sebuah unit Hyundai yang menjadi pusat skandal tersebut. Dalam pernyataan maafnya kepada publik, Hyundai mengatakan bahwa mereka yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, telah gagal melaksanakan kewajiban sosialnya dan menyebabkan keprihatinan masyarakat. Chung sendiri juga telah meminta maaf secara pribadi dengan masyarakat Korea Selatan, dan berjanji akan jujur menjawab semua pertanyaan di kantor penuntut. Selain Korea Selatan, India juga pernah masuk dalam jajaran negara yang pernah memecat anggota parlemennya yang korup. Sebagaimana yang dikutip harian Suara Merdeka dalam situsnya, parlemen India telah memecat 11 anggota parlemen yang terbukti menerima suap. Kasus korupsi di kalangan anggota parlemen ini menimbulkan kemarahan berbagai kalangan.

Pemecatan tersebut merupakan yang terbesar sejak India merdeka pada tahun 1947. Ke-11 anggota parlemen itu berasal dari partai berkuasa Kongres, Partai Bharatiya Janata dan utusan-utusan daerah. Mereka membantah tuduhan korupsi itu dan sebagian lagi mengatakan, mereka menjadi korban konspirasi.

Rupanya skandal tersebut pernah ditayangkan di stasiun Aaj Tak TV yang saat itu menayangkan gambar 11 anggota parlemen yang sedang menerima segulung uang tunai dari wartawan yang menyamar sebagai perwakilan dari kelompok pelobi yang fiktif. Uang tersebut adalah imbalan karena telah mengajukan pertanyaan di parlemen.